Partai Buruh

Ketua Umum

DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA

Sekretaris Jenderal

H. Sonny Pudjisasono, SH. MM

Asas

Pancasila dan UUD 1945

Alamat

Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat 10540, Indonesia

Telepon / Fax

021-42802561 / 021-42802576

Website

Http://Www.Partaiburuh.Org/

Visi

Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (Welfare state), untuk itu perlu dibangun demokrasi, kepastian hukum, HAM, keadilan sosial dan anti diskriminasi melalui upaya yang diantaranya :

1. Mengembangkan dan menata sumber daya manusia dan aspek-aspek perburuhan, hingga mampu mewujudkan kehidupan buruh yang lebih baik dan sejahtera.
2. Mengelola dan mengembangkan politik perburuhan sesuai aspirasi buruh di Indonesia.

 

Sejarah

BAHWA setelah Indonesia memasuki era reformasi, Indonesia belum keluar dari krisis multidimensi, malah semakin dililit kesulitan. Buruh belum mengalami perbaikan hidup, petani dan nelayan makin menderita dan dunia usaha makin terhimpit. Ini disebabkan tidak ada konsepsi yang jelas dan tidak ada pimpinan yang terpercaya membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.

Bahwa kenyataannya rakyat menunggu konsepsi, nilai dan pemimpin yang tangguh untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena itulah kami Peserta Rapat Kerja Nasional PBSD pada hari ini, Minggu, 1 Mei 2005 mendirikan Partai Buruh. Melalui Partai Buruh ini, kami akan membangun kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (welfare state) yang nyata melaksanakan demokrasi, menjamin HAM, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan keadilan sosial dan melaksanakan persamaan hak (anti diskriminasi).

 

Potensi Besar bagi Partai Buruh

ORGANISASI Buruh Internasional atau ILO dalam laporannya tentang tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia tahun 2008 menyebutkan, sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk pengangguran terbuka pada Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal dalam memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran (Kompas, 22/8).

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, di seluruh Indonesia, yang saat ini menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, menurut data Badan Pusat Statistik (Februari 2008), adalah 28.515.358 orang. Pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian berjumlah 10.929.337 orang. Jumlah ini pasti bertambah besar jika ditambah dengan jumlah warga di negeri ini yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau berusaha sendiri.

Jika saja Partai Buruh memerhatikan mereka yang hingga kini belum mempunyai pekerjaan, dan meraih suara sepenuhnya dari mereka, sebenarnya sudah cukup bagi partai yang didirikan dan dipimpin Muchtar Pakpahan itu untuk melenggang ke Senayan dan menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan mengacu Pasal 315 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, parpol yang meraih 3 persen kursi DPR atau 4 persen kursi DPRD provinsi atau kabupaten/kota, yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau setengah jumlah kabupaten/kota se-Indonesia, ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Pasal 202 Ayat 1 UU itu juga menegaskan, hanya partai yang meraih minimal 2,5 persen dari jumlah suara yang sah, yang diperhitungkan dalam penentuan kursi di DPR.

Angka 4,5 juta penganggur terdidik, jika bisa digaet seluruhnya oleh Partai Buruh, sudah lebih dari 4,36 juta pemilih (2,5 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu 2009 yang terdaftar Komisi Pemilihan Umum, yakni 174.410.453 orang). Jika Partai Buruh bisa meraup 4,5 juta suara penganggur terdidik itu, bisa dipastikan lebih dari 3 persen dari 560 kursi di DPR juga diraih. Angka itu akan lebih tinggi lagi jika Partai Buruh bisa meyakinkan semua penganggur terbuka dan pekerja, termasuk petani di negeri ini.

Namun, hal itu tidak mudah. Selain suara buruh, petani, dan penganggur juga diincar partai lain, Partai Buruh harus diakui masih kurang dikenal publik. Partai Buruh tak bisa leluasa memperkenalkan diri kepada rakyat karena, seperti diakui Muchtar Pakpahan, terkendala dana. Padahal, dana adalah sumber ”napas” parpol dan politisi.

Potensi suara bagi Partai Buruh memang besar. Tetapi, hadangannya juga besar. (tra)

Partai Sarikat Indonesia

Ketua Umum

H. Rahardjo Tjakraningrat

Sekretaris Jenderal

Ir. Nazir Muchamad

Asas

Pancasila dan UUD 1945

Alamat

Jl. Kemang Utara No. 6, Jakarta Selatan

Telepon / Fax

021- 4199110

Website

Http://Www.Partaisarikatindonesia.Org

Visi

Partai Sarikat Indonesia dengan jiwa religius, kebangsaan, dan kerakyatan sebagai mitra andalan bagi rakyat dalam menegakkan demokrasi Indonesia yang berbudaya dan beradab.

Misi

Menjadi partai yang mampu menjadi teladan dengan menjalankan fungsi sebagai inisiator, fasilitator, inovator dan akselerator untuk menegakkan demokrasi Indonesia yang santun.

Latar Belakang Partai 

Bermula dari adanya aliansi atau fusi dari 8 (delapan) Partai Politik Peserta Pemilu 1999 yang bersepakat menyatukan langkah dan tujuan, maka pada 2002 berdirilah Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang kemudian menjadi Peserta Pemilu 2004 dengan Nomor Kontestan 22.

Pada Pemilu 2004, PSI dengan Ketua Umum, Rahardjo Tjakraningrat – Sekretaris Jenderal, Moh. Jumhur Hidayat tidak berhasil mencapai electoral threshold. PSI hanya mengantarkan sejumlah 5 orang Anggota DPRD Provinsi dan 93 orang Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam menghadapi Pemilu 2009, para pengurus dan fungsionaris PSI bertekad untuk melanjutkan perjuangan untuk kembali bertarung dengan mengikuti Pemilihan Umum. Ikhtiar yang dilakukan adalah mengajukan nama baru: Partai Persatuan Sarikat Indonesia (disingkat Partai PSI).

Namun, konstatasi politik mengalami perubahan yang cukup spektakular sebagaimana disuarakan dari Gedung DPR yang memberi celah ditundanya pemberlakuan Electoral Threshold.

Merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku di mana salah satunya terbuka peluang untuk dimungkinkannya Partai Sarikat Indonesia dapat menjadi Peserta Pemilu 2009 sebagai konsekuensi logis dari adanya amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 316 huruf d pada UU No. 10/2008 tentang Partai Politik.

Berdasarkan keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan 4 Parpol eks peserta Pemilu 2004 untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil terhadap seluruh Peserta Pemilu 2004, Partai Sarikat Indonesia dinyatakan sah sebagai Peserta Pemilu 2009. Dari pengambilan/pengundian Nomor Partai Kontestan Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, PSI mendapatkan No. 43.

Partai Sarikat Indonesia tetap mengusung cita dasar kejuangan yang menjadi platform partai yaitu berdimensikan nilai-nilai keindonesiaan: Religiusitas, Kebangsaan, dan Kerakyatan dalam kerangka ikut mengukuhkan keberadaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bermodalkan tekad dan idealisme serta filosofi Pancasila yang dijiwai Piagam Jakarta, Partai Sarikat Indonesia dengan segala kemampuan yang ada telah membulat tekad untuk berjuang agar dapat mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009 dan berhasil meraih total suara di atas 2,5%.

Pemilihan Umum sebagai ajang demokrasi yang diselenggarakan sebagai pengejawantahan maksud Konstitusi Negara adalah menjadi sarana untuk sekalian rakyat Indonesia menentukan sikap melalui pilihan-pilihan politiknya, demi mewujudkan cita-cita asasi yaitu ikhtiar untuk dapat terselenggaranya sebuah tata nilai kebangsaan yang berdaulat dalam suasana kehidupan yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera di bawah perlindungan, keberkahan, dan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa. Amin!.

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Ketua Umum

KH. Yusuf Humaidi, MA

Sekretaris Jenderal

H. Saeful Rizal

Asas

Islam

Alamat

Jl. KH. Abdullah Syafi'i No.5 RT04/06 Kel. Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Telepon / Fax

021- 70006444

Website

Visi

Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, berperadaban, demokratis, berkeadilan, maju, dan mandiri dibawah naungan ridla dan maghfirah
Allah SWT.

Misi

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi akhlak yang mulia, berkepribadian tinggi, cerdas, maju, mandiri, adil, makmur dan demokratis serta turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam menurut mabda’ Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Profil Partai

PARTAI Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia atau PPNUI bukan pendatang baru dalam pemilu. Keikutsertaannya pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, meskipun dengan nama berbeda, sama-sama menghasilkan dukungan suara yang tak mencukupi untuk melampaui electoral threshold atau ambang batas perolehan suara.

Pada 1999, dengan nama Partai Nahdlatul Ummah, partai berlambang lingkaran yang terikat tali dan bintang sembilan itu meraih 679.179 suara, setara lima kursi DPR. Pada 2004, dengan nama PPNUI, partai ini memperoleh 890.980 suara, tetapi tak memperoleh satu pun kursi DPR.

Yang membedakan PPNUI dalam keikutsertaannya pada dua pemilu sebelumnya adalah pergantian kepengurusannya. Jika pada Pemilu 1999 dan 2004 partai ini dipimpin KH Syukron Makmun, kini PPNUI dikomandani KH M Yusuf Humaidi.

PNU didirikan aktivis Ittihadul Muballighin atau Persatuan Mubaligh Indonesia pada 16 Agustus 1998. PPNUI sebagai nama baru PNU dideklarasikan pada 5 Maret 2003.

Pada Pemilu 2009, partai sekoci PPNUI adalah Partai Nurani Umat. Namun, partai baru ini tidak lolos dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum karena memiliki kepengurusan di tingkat provinsi kurang dari 22 provinsi. Meskipun demikian, PPNUI dapat ikut pemilu setelah permohonan uji materi mereka terhadap Pasal 316 Ayat (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

PPNUI adalah partai Islam dengan akidah ahlussunnah wal jamaah. Dalam bidang fikih, partai ini menganut salah satu di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf dan akhlak mengikuti pola Imam Al Gazali dan Al Junaidi.

Aliran keagamaan yang dianut PPNUI mirip dengan yang digunakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). PPNUI didirikan dengan misi meneruskan perjuangan politik pendiri NU dan ulama sunni lainnya. Dalam perjuangannya, partai ini ingin memadukan antara wawasan keislaman dan kebangsaan dalam menata Indonesia yang demokratis dan berakhlak.

Oleh karena mengandalkan dukungan massa NU, partai ini harus bersaing dengan partai lain yang juga memperebutkan massa NU. Konflik dan kurang solidnya internal partai berbasis massa NU lainnya adalah keuntungan bagi PPNUI. Namun, untuk menarik massa partai berbasis massa NU lainnya bukanlah persoalan mudah.

PPNUI kurang memiliki tokoh besar yang dapat menjadi acuan massa NU yang sebagian bersifat paternalistik. (mzw)

Partai Merdeka

Ketua Umum

Rosmawi Hasan

Sekretaris Jenderal

Muslich Z Asikin

Asas

Pancasila

Alamat

Jl. Mampang Prapatan XII No.6, Jakarta Selatan 12790

Telepon / Fax

021- 7991439

Website

Http://Www.Partaimerdeka.Com/

Visi

Kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian.

Misi

Membela rakyat yang saat ini masih belum merdeka secara ekonomi, dan merdeka dalam memperoleh lapangan usaha.

Sejarah

PARTAI Merdeka mempunyai fokus program kerja untuk memajukan ekonomi kerakyatan dengan dukungan dari organisasi koperasi, serikat pekerja, guru, usaha kecil menengah, pedagang kaki lima, nelayan dan kaum intelektual.

Tiga aspek yang ditonjolkan dalam prinsip partai ini adalah aspek kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian. Para pendiri partai ini sebelumnya menyalurkan aspirasi dan pemikiran mereka kepada partai politik yang telah ada terlebih dahulu. Dalam perjalanannya karena merasa tidak ada parpol yang mampu mewujudkan aspirasi tsb, maka akhirnya mereka bergabung dan mendirikan Partai Merdeka.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Ketua Umum

Choirul Anam

Sekretaris Jenderal

Idham Cholied

Asas

Islam Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah

Alamat

Jl. Kramat VI No.8, Jakarta Pusat 10430

Telepon / Fax

021-31923717 / 021-3905686

Website

Http://Www.Pknu.Org

Visi

Mewujudkan cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan sejahtera sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa Cinta Tanah Air.

 

Misi

1. Mengamankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk kenegaraan Indonesia yang final.
2. Memperjuangkan keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan aqidah Ahlus-sunnah wal-Jama’ah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terciptanya harmonisasi antara kepentingan agama dan negara.
3. Memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara lahir dan batin, materiil dan spiritual, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Sejarah

PARTAI ini didirikan oleh para ulama sebagai wadah politik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (iqamatil haq wal ‘adl). Kelahiran partai ini harus dimaknai sebagai kebangkitan nasional “dari” (minal) ulama. Melalui PKNU, ulama menjadi motor menandai kebangkitan nasional kedua untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah rusak.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang didirikan pada tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, bisa diartikan sebagai alat politik para ulama untuk memperjuangkan kebangkitan nasional sebagai perwujudan rasa cinta tanah air (hubbul wathon).

 

Profil Partai

KETERLIBATAN ulama, kiai, atau tokoh agama apa pun dalam politik praktis sering kali menimbulkan kontroversi.

Masyarakat masih memandang ulama yang mengurusi dakwah serta bertugas menjaga dan membina moral masyarakat tidak cocok bersentuhan dengan politik. Politik masih diidentifikasikan dengan hal-hal yang penuh tipu muslihat, intrik, korupsi, hingga tindakan asusila.

Politisi dan partai politik membutuhkan dukungan kiai, baik kiai yang betul-betul kiai maupun kiai dadakan yang dibentuk demi citra politik. Kiai masih dianggap sebagai magnet yang mampu menarik dukungan massa. Di sisi lain, banyak kiai yang juga membutuhkan dukungan politik untuk mengembangkan dakwahnya. Beberapa di antaranya tak tanggung-tanggung menceburkan diri dalam politik praktis.

Dalam demokrasi, sah-sah saja bagi ulama untuk terjun dalam politik praktis. Dengan berpolitik, ulama dapat lebih mudah mengimplementasikan tanggung jawab dan cita-citanya dalam menjaga kehidupan bangsa dan memastikan umat lebih sejahtera.

Namun, untuk memastikan agenda politik kiai berjalan terarah, dibutuhkan kiai yang berkarakter sehingga mampu menjalankan ”politik kiai” untuk mengarahkan politisi maupun partai politik. Sayangnya, selama ini yang muncul justru ”kiai politik” yang larut dalam kehendak partai dan politisi. Kondisi ini justru menghancurkan kredibilitas dan peran kiai.

”Memisahkan politik dengan ulama justru dapat membuat politisi dan partai politik semakin jauh dari nilai-nilai moral. Sebaliknya, menempatkan ulama secara salah dalam berpolitik justru dapat menghancurkan peran ulama,” kata Ketua Umum Dewan Tanfidz PKNU Choirul Anam.

Beberapa kiai terkemuka yang tergabung dalam Dewan Mustasyar (Pertimbangan) PKNU itu adalah KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban, Jatim), KH Ma’ruf Amin (Tanara, Serang, Banten), KH Abdurrochman Chudlori (Tegalrejo, Magelang, Jateng), KH M Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jatim), KH Ahmad W Munawwir (Krapyak, DI Yogyakarta), KH Nurul Huda Jazuli (Ploso, Kediri, Jatim), dan KH Mas Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan, Jatim). Selain itu, masih ada pula sejumlah ulama dan habib terkemuka dari Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Ke-17 kiai yang menjadi anggota dewan mustasyar itu merupakan pendiri dan deklarator PKNU pada 21 November 2006 di Pesantren Langitan, Widang Tuban, Jatim.

Kini, kepengurusan PKNU sudah tersebar di semua provinsi dan 400-an kabupaten/kota.

Basis massa utama PKNU ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk menggarap daerah basis lainnya, PKNU memanfaatkan jaringan para kiai, warga NU nonstruktural, dan intelektual NU.

PKNU menargetkan perolehan hingga 18 persen suara pemilu nasional. Jumlah tersebut diperoleh dari target setiap calon anggota legislatif PKNU yang berjumlah 7.000 orang untuk masing-masing mengumpulkan 3.000 suara simpatisan PKNU.

Partai Indonesia Sejahtera

Ketua Umum

Budiyanto Darmastono

Sekretaris Jenderal

Marnixon RC Wila

Asas

Pancasila

Alamat

Jl. Slamet Riyadi No.19 Matraman, Jakarta Timur

Telepon / Fax

021-8513890, 8512690

Website

Visi

Melahirkan pemimpin - pemimpin bangsa yang dapat membawa bangsa Indonesia Sejahtera.

 

Tinjauan Parpol

GOLPUT atau mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya akan menjadi target utama sumber perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera atau PIS pada Pemilihan Umum 2009. Untuk itu, PIS coba menjawab masalah yang menyebabkan pemilih menjadi golput.

”Golput muncul karena banyak parpol dan orang-orang di dalamnya tidak berintegritas. Untuk itu, kami ingin membangun parpol yang berintegritas,” kata Ketua Umum PIS Budiyanto Darmastono.

Untuk itu, lanjut dia, semua caleg PIS diseleksi ketat dan harus menandatangani kontrak yang isinya bersedia mundur jika terlibat tindak pidana, terutama korupsi, meski itu belum berkekuatan hukum tetap. PIS ini juga jauh dari nepotisme. Tidak ada pengurus PIS yang keluarganya juga menjadi pengurus atau caleg parpol itu.

Golput memang menjadi tambang suara yang menggiurkan pada pemilu atau pilkada Indonesia dalam 10 tahun terakhir karena jumlahnya amat banyak. Bahkan, pada pemilu legislatif 5 April 2004, golput sudah berhasil menjadi pemenang dengan meraih 23,34 persen atau 34,5 juta suara. Jumlah suara ini di atas suara Partai Golkar yang memenangi pemilu dengan 24,48 juta suara.

Kemenangan golput terulang di sejumlah pemilihan kepala daerah, seperti Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dari 29.638.437 orang yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahap kedua pada 4 November lalu, suara masuk yang sah 15.399.665. Ada 14.280772 atau 48,18 persen suara tidak sah karena rusak atau tidak datang ke TPS.

Namun, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengingatkan, golput yang tercatat di sejumlah pemilihan itu dibagi dalam dua kategori besar, yaitu golput teknis dan golput politik. Golput teknis terjadi, misalnya, karena nama yang terdaftar di pemilih ternyata tidak ada atau sudah meninggal dunia, ada kesalahan saat mencoblos, serta adanya halangan datang ke tempat pemungutan suara seperti karena sedang bekerja atau ada di luar kota.

Golput politik merupakan sikap sengaja tidak memilih karena kecewa atau tidak percaya dengan situasi politik di Indonesia.

”Dari angka golput yang selama ini dirilis, agak sulit menentukan berapa yang golput politik dan berapa yang golput teknis. Namun, golput teknis diyakini lebih besar dibandingkan golput politik. Sebab, angka golput yang dihasilkan hampir selalu lebih besar dari angka keinginan rakyat untuk menggunakan haknya dalam pemilu atau pilkada yang dihasilkan sejumlah survei,” papar Qodari.

Jika golput teknis ini berhasil diatasi, diyakini sebagian besar suaranya lari ke parpol-parpol lama. ”Untuk golput politik, bergantung pada parpol apa yang dapat meyakinkan mereka untuk memilih. PIS punya peluang di sini meski untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja keras,” papar Qodari.

Direktur Eksekutif Charta Politica Bima Arya Sugiarto menambahkan, ada tiga faktor yang akan menentukan keberhasilan parpol baru dalam pemilu, yaitu ada tidaknya tokoh populer di parpol itu, jaringan pemilih yang luas, serta dana yang cukup.

Kepemilikan tokoh populer, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi kunci keberhasilan Partai Demokrat pada Pemilu 2004. Adapun jaringan pemilih yang luas dan rapi merupakan kunci keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada peristiwa yang sama.

Apakah Sutiyoso yang tetap diusung PIS akan menjadi sosok seperti Yudhoyono pada Pemilu 2004 dan apakah jaringan yang sekarang sedang dibentuk PIS dapat menjelma seperti yang dimiliki PKS? Kita lihat nanti. (NWO)

Partai Indonesia Sejahtera Angkat Tiga Isu

PARTAI Indonesia Sejahtera (PIS) mengangkat tiga isu utama sebagai modal kampanye pemilu 2009, yakni menyangkut bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Isu tersebut dijadikan PIS sebagai upaya menarik calon pemilih dari kal angan menengah dan bawah.  
 
Demikian dikatakan Sekjen PIS Marnixon RC Wila kepada Kompas.com di kantor Dewan Pimpinan Pusat PIS, Jl. Slamet Riyadi Raya no.19, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (15/7). "Ketiga isu tersebut lebih mewadahi keinginan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Karena ketiga isu tersebut masih belum banyak membantu kalangan menengah dan bawah dalam merasakan kesejahteraan hidup", Ucap Marnixon.  
 
Menurut Marnixon, sampai saat ini ketiga hal tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. "Sebagai contoh untuk bidang kesehatan. Walaupun saat ini pemerintah sudah mengeluarkan surat askes bagi rakyat miskin, pada kenyataannya masyarakat bawah masih dibuat rumit, seperti masih harus izin sana-sini dulu, bukannya pasien yang langsung diurus. Kalau pasien sampai meninggal gara-gara kelamaan menunggu proses askes, gimana coba?," papar pria asal Nusa Tenggara Timur ini.  
 
Sedangkan untuk masalah ekonomi, PIS menitikberatkan pada masalah pendapatan masyarakat ke las bawah dengan basis kompetensi. "Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kemampuan serta ditunjang dengan prospek pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Contoh, nelayan harus diberi wawasan dan kemudahan dalam mendapatkan cicilan peralatan modern untuk menu njang profesinya, bukannya dipersulit sewaktu pinjam di bank dengan memberikan persyaratan agunan yang memberatkan," kata Marnixon.  
 
Dengan terpenuhinya ketiga isu tersebut, masalah yang lain akan teratasi dengan sendirinya. "Sebab seseorang akan sejahtera bila tiga bidang tersebut sudah terpenuhi. Dalam artian bukan kesejahteraan secara finansial, tetapi kebutuhan primer seseorang," ungkap Marnixon.  
 
Marnixon mengatakan, ketiga isu tersebut akan menjadi andalan PIS untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari calon pemilih yang berasal dari kalangan menengah dan bawah. "Ketiga isu tersebut sangat pas untuk mewadahi aspirasi masyarakat kalangan menengah dan bawah yang membutuhkan perubahan," Ujar Marnixon.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

Ketua Umum

Stefanus Roy Rening, SH., MH

Sekretaris Jenderal

Ny. Maria Anna Soe, SH

Asas

Pancasila

Alamat

Jl. Panglima Polim I No. 32 RT.004/04 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12610

Telepon / Fax

021-7230731 / 021-7250680

Website

Http://Www.Pkdi.Or.Id/

Visi

Mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksudkan di dalam Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 berdasarkan KASIH.

Misi

Memperjuangkan kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia; Salus Populi Suprema Lex (Suara Rakyat adalah Hukum Tertinggi) sehingga menjadi wadah bagi suara dari masyarakat yang tidak bersuara (voice of the voiceless) guna berjuang mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune) untuk tatanan masyarakat baru Indonesia yang demokratis, majemuk dan humanis.

 

PROFIL PARTAI

PENGURUS Partai Kasih Demokrasi Indonesia atau PKDI boleh saja mengklaim partai ini terbuka, plural. Keinginan yang sama juga pernah dilontarkan pengurus Partai Keadilan Sejahtera sebelum menggelar musyawarah kerja nasional di Bali, Februari lalu.

Namun, harus diakui, sebenarnya hanya ada dua ”aliran” besar partai politik di negeri ini, partai nasionalis dan partai yang berasaskan agama. PKDI bagi sebagian orang adalah salah satu partai yang berasaskan agama, atau setidak-tidaknya dekat dengan umat agama tertentu. PKDI bagi sebagian orang adalah partai berbasis Kristen, baik Katolik maupun Kristen Protestan.

Ketua Umum PKDI Stefanus Roy Rening mengakui, partainya memang ingin memperoleh dukungan luas dari rakyat Indonesia. Tetapi, kalau harapan itu meleset, setidak-tidaknya partainya memperoleh kepercayaan dari umat Kristiani di seluruh Indonesia, termasuk yang selama ini berada di partai politik lain. Apalagi, basis suara umat Kristiani di negeri ini selama ini tidak pernah dimenangkan oleh partai yang membawa ”bendera” Kristen Protestan atau Katolik.

Harus diakui, suara umat Katolik atau Kristen Protestan di negeri ini tidaklah terlalu besar. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 menyebutkan, jumlah penduduk yang beragama Kristen Protestan di negeri ini mencapai 12,96 juta lebih dan yang beragama Katolik tak kurang dari 6,94 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 208,82 juta jiwa. Pada pemilu nanti jumlah itu dipastikan bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan jumlah pemilih pada Pemilu 2009 mencapai 170,75 juta jiwa.

Jika PKDI bisa merebut suara seluruh umat Kristiani, memang pasti bisa memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara untuk di DPR, yang ditentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tetapi, hal ini tidaklah mudah karena partai yang mengincar suara umat Katolik dan Kristen Protestan bukan hanya PKDI. Selain ada partai lain yang identik dengan umat Kristiani, partai yang berbasiskan nasionalis juga mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat, apa pun agamanya. Bahkan, selama ini partai nasionalislah yang memenangkan suara di basis umat Kristiani.

Dari 550 kursi di DPR hasil Pemilu 2004, wakil rakyat yang berlatar belakang Kristiani sebanyak 81 orang, atau sekitar 14,73 persen. Jumlah ini memang lebih dari cukup untuk meloloskan sebuah partai dari ketentuan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen. Tetapi, sekali lagi, PKDI tidak sendirian. Kader partai ini harus bekerja keras meyakinkan pemilih, terutama di daerah padat penduduk, bukan di daerah basis. (tra)

Partai Demokrat

Ketua Umum

Hadi Utomo, S.H., M.M

Sekretaris Jenderal

H. Marzuki Alie, S.E., M.M

Asas

Pancasila

Alamat

Jl. Pemuda No.712, Jakarta Timur 13220

Telepon / Fax

021-4755146 / 021-4757957

Website

Http://Www.Demokrat.Or.Id/

Visi

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan  sejahtera.

Misi Partai

1.      Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.

2.      Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

3.      Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

Pengesahan Partai Demokrat

PADA tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Vence Rumangkang, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irsan Tandjung, Drs. Sutan Bhatogana MBA, Prof. Dr. Rusli Ramli dan Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.

Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 tentang pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini. 

Profil Partai

UNGKAPAN penghibur lara, ”kekalahan adalah kemenangan yang tertunda”, sangat mengena untuk perjalanan politik Susilo Bambang Yudhoyono, penggagas berdirinya Partai Demokrat. Kepada setiap pihak yang kalah dalam kompetisi politik, ungkapan itu disampaikannya dengan menunjuk dirinya sebagai contoh.

Partai Demokrat didirikan dari pengalaman Yudhoyono kalah dalam pemilihan wakil presiden dalam Sidang Istimewa MPR, 2001. Yudhoyono meraih 147 suara dari 613 suara anggota MPR yang diperebutkan. Hamzah Haz terpilih menjadi Wapres mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.

Keunggulan empat kali lipatnya dari Hamzah pada jajak pendapat televisi membuat Yudhoyono berpengharapan. Partai Demokrat lantas didirikan tepat di hari ulang tahunnya ke-52, 9 September 2001, kurang dari dua bulan setelah kalah dalam SI MPR. Tujuan praktisnya sudah dinyatakan, ”menjadikan Yudhoyono sebagai Presiden mendatang”.

Angka 9 yang terinspirasi dari tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Yudhoyono seperti menjadi ”pakem” Partai Demokrat. Panitia pendirian partai diberi nama Tim Sembilan. Pendiri partai yang dicatatkan di akta notaris berjumlah 99. Entah kebetulan atau tidak, nomor urutnya saat Pemilu 2004 juga 9.

Meski Yudhoyono tidak masuk dalam kepengurusan karena sedang menjabat sebagai Menko Polkam, konsep, doktrin, dan ideologi Partai Demokrat banyak berasal darinya. Logo dan Mars Partai Demokrat sebagai pemompa semangat diciptakannya sendiri.

Saat Pemilu 2004 mendekat, Yudhoyono mundur dari Kabinet Gotong Royong. Perseteruannya dengan Megawati menjadi pendongkrak popularitas Yudhoyono dan Partai Demokrat.

Pemilu 2004, sebanyak 7,45 persen suara (56 kursi DPR) diraih. Dalam Pilpres 2004, Yudhoyono mengalahkan Hamzah di putaran pertama dan Megawati di putaran kedua. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Yudhoyono meraih 61 persen suara.

Kini, di usia ketujuh, Partai Demokrat percaya diri mampu meraih 15 persen suara nasional (100 kursi DPR) dalam Pemilu 2009. Yudhoyono juga sudah dinyatakan akan dicalonkan kembali dalam Pilpres 2009.

Perjalanan tujuh tahun Partai Demokrat memang tidak bisa dilepaskan dari peran Yudhoyono. Oleh Hadi Utomo, Partai Demokrat dan Yudhoyono diibaratkan seperti dua sisi dari keping uang logam.

Yudhoyono duduk sebagai Ketua Dewan Pembina. Lagu kampanye telah diciptakannya. Ujian nyata Partai Demokrat akan tiba pada generasi pasca-Yudhoyono. (INU)

Partai Patriot

Ketua Umum

Japto S Soerjosoemarno

Sekretaris Jenderal

Sulistyanto

Asas

Pancasila

Alamat

Jl. Lansat III/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130

Telepon / Fax

021-7261522, 72795566

Website

Visi

Memperkuat dan melanjutkan perjuangan pendiri-pendiri bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda sebagai pilar jati diri bangsa untuk mewujudkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila serta mengembalikan roh/marwah UUD 1945 yang dicetuskan dan menjadi ikatan lahir batin bangsa Indonesia.

 

PROFIL PARTAI

DALAM pemilihan umum tahun 2004, partai yang keberadaannya dibidani ormas Pemuda Pancasila ini mengusung nama Partai Patriot Pancasila. Dengan nomor urut 21 (saat itu) dan berlambang burung garuda bersayap warna-warni, merah, hijau, dan kuning, serta perisai merah-putih lengkap diisi lambang kelima sila Pancasila, parpol ini gagal memperoleh kursi di DPR.

Bukannya tidak ada yang memilih. Partai Patriot Pancasila saat itu setidaknya mampu meyakinkan satu juta pemilih untuk memercayakan suara mereka ke parpol tersebut. Namun, satu juta suara belum cukup untuk bisa dikonversikan menjadi satu kursi pun di DPR. Boleh jadi, ini akibat salah menerapkan strategi.

Soalnya, pada Pemilu 2004 beberapa parpol lain toh mampu meraih kursi walau dengan perolehan jumlah suara total di bawah perolehan Partai Patriot Pancasila.

Kondisi seperti itulah yang dinilai tidak adil oleh pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Patriot Pancasila—sekarang mengubah nama menjadi Partai Patriot—Japto S Soerjosoemarno.

Menurut Japto, bersama delapan parpol lain, mereka kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dalam prosesnya, Japto tidak mau ambil risiko dengan berlarut-larut mengurusi persoalan tersebut. Mereka kemudian juga mendaftarkan diri dengan nama parpol lain, Partai Patriot.

Belakangan, menurut Japto, kedua parpol dinyatakan lolos. Setelah itu diputuskan hanya Partai Patriot yang akan digunakan, sementara Partai Patriot Pancasila beserta seluruh kelengkapannya akan digabung ke dalam parpol (yang sekarang) bernomor urut 30 ini.

Walau mengaku tidak menetapkan target apa pun, Japto mengaku optimistis Partai Patriot setidaknya mampu mendulang suara dari ormas pendirinya, Pemuda Pancasila. ”Sampai sekarang jumlah anggota Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia mencapai sekitar empat juta orang. Insya Allah 60-70 persennya memilih Partai Patriot,” katanya.

Tidak cuma itu, dalam rapat pleno diperluas Pemuda Pancasila tahun lalu diputuskan, semua kader ormas itu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Partai Patriot jika mereka hanya dijadikan caleg ”nomor sepatu” di parpol lain.

Partai Patriot optimistis di Pemilu 2009 prestasinya akan lebih baik, karena persiapannya jauh lebih panjang dibanding Pemilu 2004, sekitar 2,5 tahun. (Wisnu Dewabrata)

Partai Bintang Reformasi

Ketua Umum

Bursah Zarnubi, SE

Sekretaris Jenderal

H. Rusman H.M. Ali, SH

Asas

Islam

Alamat

Jl. KH. Abdullah Syafei No. 2 Tebet, Jakarta Selatan

Telepon / Fax

021-8311715, 83702729 / 021-8297496

Website

Http://Www.Pbr.Or.Id/

Visi

PBR adalah partai gerakan yang terbuka bagi semua golongan, sebagai alat perjuangan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, dan menuntaskan agenda reformasi bangsa Indonesia.

Misi

Mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang sejahtera, adil, mandiri, dan demokratis yang diridhoi Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejarah Singkat

PARTAI Bintang Reformasi (PBR) adalah kesinambungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reformasi yang dideklarasikan pada 20 Januari 2002 atau 6 Dzulqaidah 1422 H. Perubahan nama dari PPP Reformasi menjadi PBR ditetapkan pada Muktamar Luar Biasa PPP Reformasi di Jakarta pada April 2003, untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pada Pemilu 2004 PBR meraih 2.764.998 suara dan memperoleh 14 kursi DPR RI, 67 kursi DPRD Provinsi dan 420 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua Umum DPP PBR saat ini adalah Bursah Zarnubi, SE, yang terpilih dalam Muktamar PBR di Bali pada April 2006, menggantikan KH Zainudin MZ. Di bawah kepemimpinan Bursah Zarnubi, PBR telah berhasil mengembangkan infrastruktur partai di 33 Provinsi dan mencakup 80% Ranting (kelurahan/desa) di seluruh Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ketua Umum

Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jenderal

Pramono Anung W

Asas

Pancasila

Alamat

Jl. Lenteng Agung No.99, Jakarta Selatan 10710

Telepon / Fax

021-7806028 / 021-7814472

Website

Http://Www.Pdi-Perjuangan.Or.Id/

Visi

BAHWA sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan  sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia
 
Perwujudan cita-cita bersama tersebut menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individual maupun secara kolektif, sekaligus merupakan hak dan tanggung jawab seluruh rakyat. PDI Perjuangan sebagai wadah dan alat perjuangan serta kekuatan politik rakyat berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945.

Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara.
 
Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader Bangsa.
 
Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Sejarah

PDI Perjuangan dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.

Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia.

Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDIP didirikan. Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4.

Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke - 5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan.

 

PROFIL PARTAI

HINGGA saat ini peran Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangatlah sentral. Megawati yang merupakan putri Bung Karno dan gigih melawan otoritarianisme pada masa Orde Baru menjadi simbol pemersatu sekaligus simbol perjuangan partai.

Tak heran, ketika PDI-P mengalami kekalahan pada pemilu legislatif dan presiden 2004, Megawati tetap dipilih untuk memimpin partai kembali hingga 2010. Dalam Rapat Koordinasi Nasional PDI-P 2007, 16.000 jajaran pengurus PDI-P, mulai dari cabang sampai pusat, yang duduk di legislatif dan eksekutif, secara aklamasi kembali mencalonkannya untuk maju pada Pemilu 2009.

Namun, Megawati juga telah menyiapkan sistem kaderisasi di partainya. ”Masak saya juga mau terus-terusan, kan tidak mungkin?” ucapnya.

Kendati demikian, Megawati juga menegaskan, kalaupun nanti figur yang datang menggantikan dia adalah dari keluarga Bung Karno, hal itu juga tidak perlu dipermasalahkan, asalkan memang mampu dan didukung rakyat, seperti halnya dirinya.

”Keluarga Bung Karno itu anaknya ada delapan, kenapa yang dipilih hanya saya. Ini juga harus dilihat dengan fair. Jadi kalau memang mampu, why not, tetapi bukan berarti menutup orang luar. Orang luar juga tunjukkan kemampuan. Semua berpulang kepada rakyat, bukan kepada elite,” paparnya.

Figur cawapres

Posisi sentral Megawati di PDI-P tentu akan ditentukan oleh hasil Pemilu 2009 nanti. Apabila Megawati kalah untuk kedua kali pada pemilu presiden, karisma putri Bung Karno ini bisa memudar.

Sementara kemenangan Megawati dalam pemilu presiden 2009 juga akan ikut ditentukan figur calon wakil presiden yang mendampinginya.

Tak heran, semenjak Megawati dicalonkan sebagai presiden pada rakornas, September 2007, banyak pihak menunggu siapa figur cawapresnya. Berbagai spekulasi pun berkembang, mulai dari Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, Wiranto, Sutiyoso, sampai para gubernur seperti Gamawan Fauzi atau Fadel Muhammad.

Dalam perbincangan dengan Kompas, Megawati pun hanya menyebutkan kriteria. Menurut dia, figur cawapresnya harus yang benar-benar mau bekerja sama dengan dia. Hal itu mengingat konstitusi dan undang-undang belum merumuskan secara tegas pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. ”Karena itu, bagi seorang calon presiden, idealnya mencari seseorang yang mau ’bekerja sama’, dalam kondisi yang saya sebutkan tadi, dan bisa berjalan bersama-sama lima tahun,” katanya.

Sebagai orang yang pernah duduk di posisi presiden dan wakil presiden, Megawati mengenal betul perbedaan kedua posisi itu. Megawati menegaskan, saat menjadi wakil presiden, dia selalu membangun dalam diri untuk menghargai hak prerogatif presiden. ”Sebagai wapres tetap dengan etika mengikuti keadaan itu. Semua keputusan tetap dilaporkan kepada presiden. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan di balik itu,” paparnya.

Menurut Megawati, sangat sulit dibayangkan bila presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja sama. Padahal, rakyat memilih seseorang menjadi pucuk pimpinan nasional untuk menjalankan roda pemerintahan dan membesarkan negara. Kalau di antara presiden dan wakil presiden terjadi hubungan yang rancu, akan terlihat nuansanya sampai ke bawah.

Terkait dengan banyaknya figur yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, semakin sedikit alternatif bagi Megawati untuk memilih pasangannya. Ia sendiri menegaskan tidak mungkin mendegradasikan dirinya menjadi cawapres karena pencalonan dirinya diputuskan mulai dari kongres, rakernas, sampai rakornas 2007. Untuk mengubah itu haruslah melalui kongres luar biasa.

”Karena itu, tak mungkin kalau saya turun menjadi wapres. Saya juga akan dihujat oleh anak buah saya sendiri,” ucapnya.

Hasil sementara survei internal PDI-P, Megawati dianggap paling ideal berpasangan dengan Wiranto. Namun, Megawati tidak mau terburu-buru. ”Kita tidak boleh berpegang hanya pada survei. Saya juga punya hak prerogatif,” ucapnya.

Begitu pula dalam penentuan mitra koalisi partai. Wacana koalisi PDI-P dengan Partai Keadilan Sejahtera yang pernah dilontarkan Taufik Kiemas, menurut Megawati, boleh saja diwacanakan, tetapi belum merupakan keputusan partai. Sebagai ketua umum, dia pun punya hak untuk menentukan hal-hal yang sangat urgen.

Megawati juga belum bisa memastikan koalisi dengan Partai Golkar karena dalam rapimnas lalu pun masih muncul 10 nama calon presiden dari Partai Golkar. Bagi Megawati, kerja sama yang harus terbangun selama lima tahun nanti bukan hanya kerja sama di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga kerja sama tim untuk memajukan negara. (SUT/MYR)

Partai Bulan Bintang

Ketua Umum

MS Kaban

Sekretaris Jenderal

Sahar Hassan

Asas

Islam

Alamat

Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1B, Jakarta Selatan

Telepon / Fax

021-79180734, 79180765

Website

Http://Www.Pbb-Info.Com/

Visi

DENGAN berpegang teguh pada aqidah dan tuntunan agama Islam sebagai khittah, persyarikatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berkhidmat dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya dengan penuh ampunan dan ridha Allah SWT.

 
Nilai yang digunakan sebagai pijakan politik partai

PARTAI Bulan Bintang adalah persyarikatan yang berakidah dan berasaskan Islam (AD,Pasal 2). Ini berarti bahwa Islam menjadi dasar keyakinan baik sebagai sumber kebenaran maupun sebagai sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan. Sumber kebenaran Islam yaitu Allah SWT. "Kebenaran (mutlak) itu adalah yang bersumber dari Rabb (Tuhan Pencipta, Penata dan Penyempurna) kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu" (Al Baqarah:147).

Dan kebenaran mutlak itu terhimpun di dalam Kitab Suci-Nya, yaitu Al-Qur’anul Karim yang berfungsi sebagai pedoman dan ukuran (mizan) Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur,an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda/ukuran antara yang haq dan yang bathil (Al-Baqarah:185).

 
Strategi perjuangan partai

1. Pembinaan Ukhuwah Islamiyyah dengan menghormati pluralitas kehidupan berbangsa.
2. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar agama.
3. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar bangsa.
4. Konsolidasi dan pemberdayaan partai.
5. Partai Bulan Bintang menjadi aset umat dan memelopori penyatuan partai-partai Islam.

 

Profil Parpol

Partai Bulan Bintang atau PBB memang baru dua kali mengikuti pemilu, tahun 1999 dan 2004. Namun, dari dua pemilu itu, pengurus PBB memperoleh pengalaman yang membuat mereka kian dewasa dalam berpolitik. PBB bertumbuh.

Pada Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai, PBB meraih 2,059 juta suara, atau sekitar 1,94 persen suara dari jumlah pemilih sah. Kala itu PBB bisa menempatkan 13 kadernya di DPR. Namun, pada Pemilu 2004, jumlah kursi di DPR yang diraih PBB menurun, tinggal 11. Padahal, jumlah suara yang diraih meningkat menjadi 2,97 juta atau 2,61 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pemilu 2009 akan diikuti sekitar 171,068 juta pemilih. Jika mengacu ketentuan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen suara sah nasional, berarti PBB harus meraih sekitar 4,3 juta suara. Tentu dengan catatan, semua pemilih memakai hak pilih dan suaranya sah.

Kemungkinan besar tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya dan suaranya sah. Ketua Umum PBB MS Kaban berharap, PBB pada Pemilu 2009 meraih minimal 3,5 juta suara. Jumlah itu cukup untuk melewati parliamentary threshold.

Tentu saja tidak mudah untuk meraih suara sebanyak itu. Tidak bisa lain, PBB pada Pemilu 2009 harus keluar dari daerah basisnya selama ini. Dua daerah yang selama ini dikenal sebagai basis PBB adalah Provinsi Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Selain dari kedua wilayah itu, kursi PBB di DPR juga diraih dari sejumlah daerah pemilihan di Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Jika ingin lolos ambang batas perolehan suara untuk penghitungan kursi di DPR, PBB harus mampu melebarkan basis dukungannya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari kedua provinsi itu, Kaban mengakui belum ada kader PBB yang bisa melenggang ke DPR. Selain itu, suara yang bisa didulang untuk menambah pundi-pundi dukungan bagi partai ini adalah di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, yang berpenduduk besar.

Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva mengakui tidak mudah menggarap Sulsel, Jatim, Jateng, dan Sumut. Tetapi, hal itu harus dilakukan walau PBB terkendala juga dalam pendanaan untuk kampanye.

Pemunculan figur Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden dari PBB diharapkan bisa menambah suara. Namun, pencalonan Yusril juga bisa dianggap terlalu dini sehingga bisa menyulitkan koalisi. (tra)